Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS

    Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS
    Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani

    JAKARTA - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengecam keras penculikan belasan anak di wilayah Jakarta dan Bogor yang disertai dengan kekerasan seksual. Ia pun meminta penegak hukum turut menjerat pelaku dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) karena berdasarkan pemeriksaan ada korban yang mengalami pencabulan.

    “Pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Saya kira tidak cukup hanya dengan menggunakan pasal pidana penculikan. Tetapi juga harus dijerat dengan UU TPKS yang sudah resmi diundangkan, agar korban dan keluarganya mendapatkan keadilan, ” tegas Puan, Jumat (13/5/2022).

    Puan menegaskan, UU TPKS yang disahkan DPR RI 12 April 2022 lalu dirancang secara progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual, salah satunya dengan hukuman yang jauh lebih berat terhadap pelaku, dari hukuman yang selama ini hanya diatur dalam KUHP. “Kasus ini harus menjadi contoh implementasi penegakan hukum oleh aparat yang berwenang di lapangan, ” tegas mantan Menko PMK tersebut.

    Dengan hukuman yang berat, diharapkan akan menimbulkan efek jera baik untuk pelaku maupun pihak-pihak yang mencoba melakukan perbuatan serupa. “Ini persoalan yang sangat serius buat saya. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus mendapat jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual, ” ucapnya.

    Politisi PDI-Perjuangan tersebut menilai, pelaku telah melanggar banyak aturan termasuk terkait perlindungan anak. Menurutnya, penting sekali menjerat pelaku dengan UU TPKS dan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Sebagai ibu dua anak hati saya seperti tersayat mendengar anak-anak diculik dan terpisah dari orangtuanya sampai berhari-hari, apalagi mendapat kabar anak-anak dilecehkan secara seksual, ” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Puan juga berharap kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan pemangku kebijakan lainnya untuk pemulihan korban. Puan mengatakan, trauma healing untuk korban harus dilakukan sebaik-baiknya. “Pastikan agar peristiwa ini tidak meninggalkan trauma yang mempengaruhi masa depan anak. Menjadi tugas kita bersama agar anak korban penculikan dan pencabulan ini tidak mengalami dampak psikologis berkepanjangan, ” sebutnya. (sf)

    Puan Maharani DPR RI PDIP KETUA DPR RI
    POLITISI.ID

    POLITISI.ID

    Artikel Sebelumnya

    Rumah Kompetensi Indonesia: Magang atau...

    Artikel Berikutnya

    Irwan Fecho: Rekayasa Lalu Lintas Kunci...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Syafruddin Adi

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 328

    Postingan Tahun ini: 1334

    Registered: May 24, 2021

    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono verified

    Postingan Bulan ini: 320

    Postingan Tahun ini: 2053

    Registered: Jul 16, 2020

    Maskuri

    Maskuri

    Postingan Bulan ini: 175

    Postingan Tahun ini: 282

    Registered: Mar 10, 2022

    KOREM 082CPYJ KOTA MOJOKERTO

    KOREM 082CPYJ KOTA MOJOKERTO

    Postingan Bulan ini: 169

    Postingan Tahun ini: 599

    Registered: Oct 11, 2021

    Profle

    Riski Amelia

    Habib Lutfi Bin Ali Bin Yahya Apresiasi Pihak Kepolisian Saat Kunjungi Pospam Kedungwuni
    Petugas Lapas Pasir Putih Layani Warga Binaan Vidio call
    Tol Cikampek Lengang, Jumlah Kendaraan Mengarah ke Trans Jawa Turun 6 Persen
    Meriahkan Hari Raya 1443, SMAN 372 Mare Adakan Halal Bihalal

    Follow Us

    Recommended Posts

    Tidak Masuk Terminal, Dishub Bakal Razia dan Tindak Tegas Kendaraan Penumbar
    Polres Kota Batu Ambil Langkah Antisipasi Maraknya PMK
    FDW-PYR Hadiri Perayaan Syukur PKB GMIM Wilayah Amurang Tiga
    Jaga Kebersihan Lingkungan Lapas, Tim Medis Lapas Selong Lakukan Fogging
    FDW-PYR Hadiri Perayaan Syukur PKB GMIM Wilayah Amurang Tiga