Yayasan Poktan Batu Bulan Apresiasi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya

PALANGKA RAYA - Perjuangan masyarakat desa Tumbang Marak Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dalam mempertahankan lahannya , sangatlah tidak sia - sia.

Masyarakat tersebut, tergabung Yayasan Poktan Batu Bulan, memiliki lahan seluas kurang lebih 900 Ha, bersengketa dengan pihak Perkebunan Kelapa Sawit PT. Karya Dewi Putra (PT.KDP).

Baca juga: Berikan Kenyamanan Bagi Masyarakat, PN Semarapura Klungkung Perkuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Berdasarkan Hasil Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Palangka Raya, dengan Nomor Putusan 24/PDT/2021/PT PLK, Kamis, tanggal 25 Maret 2021.

Menyatakan, adalah Yayasan Poktan Batu Bulan pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah yang terletak di desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kalteng. Serta penguasaan PT KDP dilahan tersebut dan dijadikan perkebunan Kelapa Sawit adalah cacat hukum dan karenanya dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Baca juga: Ribut Karang Taruna Sulsel, Kubu Harmansyah: Kita Dilantik dan DiSK-kan Pengurus Nasional

Tentunya putusan tersebut di Apresiasi sangat baik oleh masyarakat yang tergabung Poktan Batu Bulan.

Hendri LT Mering, selaku pemegang kuasa awal Yayasan Poktan Batu Bulan, menyampaikan terkait pihak PT KDP Kasasi ke Mahkamah Agung (MA), itu adalah proses hukum.

Baca juga: Pengadilan Negeri Cilacap Laksanakan Putusan Kasasi Exsekusi Unit Mobil Avanza

"Sekarang status lahan 'qou' tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dilahan tersebut, selama putusan belum inckrah (final), " kata Hendri kepada media ini.

PT KDP sebelumnya digugat atas lahan tersebut Rp. 27 Milyar Rupiah dan di objek perkara dijadikan sebagai sita jaminan, namun Pengadilan Tinggi Palangka Raya mengabulkan, pihak PT KDP Mengganti Rugi lahan Pokta Batu Bulan sebesar Rp. 10 Milyar dan menetapkan lahan status 'qou'.

Baca juga: Tim Gabungan Satpol PP Barru, DPMPTSPTK dan Bapenda Temukan 95 Iklan/Reklame Tanpa Izin

"Kita menghargai Investor khususnya perkebunan kelapa sawit seperti PT KDP, tapi jangan mengambil hak masyarakat, " ungkapnya.

Sementara itu, perkara perdata kedua belah pihak ini, sedang bergulir di Mahkamah Agung, .

Baca juga: Gawat! Laporan Terkait Proyek Belanja Publikasi Pemprov Riau Sudah Masuk Tahap Penyelidikan

Berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas perkara Kasasi, nomor 8/Pdt.G/2020/PN KSN Jo Nomor 24/PDT/2021/PT PLK.

"Dalam waktu dekat ini, Putusan dari MA akan keluar, " tutup Hendri, Rabu (19/1/22).